Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi pendidikan Islam di Indonesia. Perhatian pemerintah sangat minim.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa.
Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Padahal, pendidikan Islam ini sangat penting untuk generasi bangsa. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur pendidikan Islam harus ditingkatkan.
"Operasional sekolah saja masih mengalami banyak masalah. Kita harus lebih mendorong keberpihakan anggaran kepada madrasah," ujar Ledia.
Dia mengatakan, 85 persen madrasah di Indonesia dikelola pihak swasta. Tapi, anehnya, madrasah-madrasah tersebut justru tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
Dengan alokasi anggaran yang nihil itu, dan bertumpu pada swasta, maka infrastrukturnya juga memprihatinkan. Menurut dia, ini akan berbahaya bagi keselamatan anak didik.
"Karena minimnya anggaran, infrastrukturnya pun memprihatinkan. Di Kota Tarakan, ada madrasah yang tidak memiliki tangga dari lantai satu ke lantai tiga," ujar Ledia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Padahal, pendidikan Islam ini sangat penting untuk generasi bangsa. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur pendidikan Islam harus ditingkatkan.