Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi pendidikan Islam di Indonesia. Perhatian pemerintah sangat minim.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa.
"Ini semua tergantung
goodwill
dari pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan pendidikan agama," kata Ledia di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.
Menurut anggota dari daerah pemilihan Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), minimnya perhatian ini bisa dilihat dari politik anggaran bagi madrasah masih bermasalah.
Padahal, pendidikan Islam ini sangat penting untuk generasi bangsa. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur pendidikan Islam harus ditingkatkan.
"Operasional sekolah saja masih mengalami banyak masalah. Kita harus lebih mendorong keberpihakan anggaran kepada madrasah," ujar Ledia.
Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
"Karena minimnya anggaran, infrastrukturnya pun memprihatinkan. Di Kota Tarakan, ada madrasah yang tidak memiliki tangga dari lantai satu ke lantai tiga," ujar Ledia.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :