Johan Budi: Pemerintah Jangan Sekadar Minta Masukan KPK

Selasa, 15 September 2015 - 14:38 WIB
Oleh :
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, telah bertemu dengan Dirjen Perundang-undangan terkait revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka membahas mengenai masuknya tindak pidana korupsi dalam draf revisi tersebut.


"Kemarin Dirjen Perundang-undangan datang memberikan draf. Dalam diskusi minta masukan ke KPK, berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kalau di Undang Undang,  KPK bersifat lex specialis, masuk di RUU KUHP jadi umum, nah itu bagaimana?" katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 15 September 2015.


Dari diskusi itu, KPK memberikan daftar inventaris masalah (DIM) yang berkaitan dengan draf revisi KUHP. Bahkan menurut Johan, KPK sebelumnya telah menyerahkan itu kepada Menteri Sekretaris Negara, Partikno.
Baca Juga :
Yasonna Laoly: Delik Korupsi di RUU KUHP Tak Buat KPK Lumpuh


Baca Juga :
KPK Minta Pemerintah Tak Masukkan Delik Korupsi di RUU KUHP
Catatan yang disampaikan KPK dalam bentuk DIM pada pemerintah merupakan hasil dari berbagai notulensi diskusi, kajian dan berbagai buku. Kapasitas KPK di sini dalam posisi sebagai pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan perlawanan terhadap korupsi.

Baca Juga :
Pemerintah Janji Tak Kebiri KPK Lewat RUU KUHP

Johan mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk meminta masukan dari KPK. Namun ia berharap masukan dari KPK bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam draf revisi KUHP.


"Langkah yang dilakukan pemerintah untuk minta masukan bagus, tapi jangan sekedar minta masukan. DIM sudah disampaikan, tidak dipakai ya percuma," katanya.

Halaman Selanjutnya
"Langkah yang dilakukan pemerintah untuk minta masukan bagus, tapi jangan sekedar minta masukan. DIM sudah disampaikan, tidak dipakai ya percuma," katanya.
Halaman Selanjutnya