KPK Periksa Anggota Komisi VII soal Kasus Dewie Yasin Limpo

Selasa, 12 Januari 2016 - 13:20 WIB
Oleh :
Dewie Yasin Limpo (tengah) jadi tahanan KPK
Dewie Yasin Limpo (tengah) jadi tahanan KPK
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi pada Selasa 12 Januari 2016. Bambang diperiksa terkait kasus yang menjerat tersangka Dewie Yasin Limpo.


"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DYL," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, ketika dikonfirmasi, Selasa 12 Januari 2016.


Dewie Yasin Limpo yang merupakan adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka atas kasus penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Dewie saat ditangkap KPK merupakan anggota Komisi VII dari Fraksi Hanura yang memang mengurusi soal energi.


Selain Bambang, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Jarman. Dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas pemeriksaan Dewie.


KPK telah menetapkan setidaknya lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Kelimanya diamankan dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas KPK di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Bandara Soekarno-Hatta.

Baca Juga :
Sidang Korupsi Proyek Tol MBZ, Saksi Sebut Mutu Beton di Bawah SNI

Pada  Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, KPK menyita sejumlah dokumen, telepon genggam serta uang sebesar SGD177.700.
Baca Juga :
KPK Beberkan Hasil Pemeriksaan Sekjen DPR, Bikin Panik Vendor 'Nakal'


Baca Juga :
JK Sebut Kasus Korupsi LNG Eks Dirut Pertamina Karen Murni Bisnis, Ada Untung-Rugi
Sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan lranius dan Setiadi sebagai tersangka dengan disangka telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima suap, KPK menetapkan Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso dan Bambang Wahyu Hadi dengan disangka telah melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Halaman Selanjutnya
Sementara sebagai pihak penerima suap, KPK menetapkan Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso dan Bambang Wahyu Hadi dengan disangka telah melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Halaman Selanjutnya