- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelaah kasus dugaan korupsi dalam penanganan kasus dugaan kasus korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2013.
Kasus dugaan korupsi itu diduga turut melibatkan Kepala Subdit Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Yulianto. Dugaan keterlibatan Yulianto tersebut, yang kemudian dilaporkan kepada pihak KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha memastikan bahwa setiap laporan yang masuk, pasti akan melalui proses telaah. Termasuk, mengenai laporan dugaan korupsi tersebut.
"Intinya, setiap pengaduan yang masuk memang akan ditelaah lebih dulu," kata Priharsa dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa 26 Januari 2016.
Yulianto diketahui pernah dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Pemuda Anti Suap (KOPAS). Dia dilaporkan, lantaran disinyalir terlibat dalam upaya penanganan perkara dugaan korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011-2013 yang ditangani Kejaksaan.
Koordinator KOPAS, Wawan Muliawan menyebut, Yulianto diduga melanggar Pasal 15 Undang-undang Tipikor dengan delik pemufakatan jahat dalam penanganan kasus tersebut. Yulianto dinilai tidak berani melakukan pemberantasan korupsi dan menuntaskan kasus tersebut.
Padahal, diduga ada penyelewengan dana BPMD Kabupaten Kepulauan Anambas hingga sebesar Rp8,4 miliar dari total anggaran Rp30 miliar lebih pada tahun 2011-2013.
(asp)
Wisata Pulau Eksotis Terindah Bak Surga di Barat Indonesia
Kepulauan Anambas masih merupakan hutan hijau.
