- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, calon independen diperlukan dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, tidak tepat juga kalau dipersulit dengan syarat yang berat.
Pernyataan tersebut disampaikan Kalla, terkait usulan Dewan agar syarat minimum calon independen adalah 10 persen. Jauh lebih tinggi dari sebelumnya yang mensyaratkan minimum 6,5 persen.
JK menjelaskan, adanya calon independen yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, justru diperlukan sebagai jalan keluar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ketika partai politik tidak bisa maksimal. Independen juga ada, dengan harapan untuk mencegah tingginya biaya politik kalau melalui jalur partai.
"Jadi jangan lepas dari tujuan itu. Bahwa suatu cara alternatif dan juga demokratis. Jadi kalau terlalu tinggi sebagai alternatif nanti sulit jadinya," ujarnya di Jakarta, Kamis, 21 April 2016.
Menurut dia, demokrasi yang baik adalah selalu ada proses check and balance. Sebab, kalau salah satu unsur terlalu berat dibanding unsur yang satunya, bisa terjadi ketimpangan dan tidak bagus.
Masalah calon independen juga demikian. Seharusnya dibuatkan aturan yang baik yang tidak memperberat persyaratan independen. Tapi bagaimana aturan itu juga, tidak mengurangi peran partai politik. "Tidak gampang juga. Sebenarnya bagi kita ya biar berjalan dulu seperti ini," katanya menambahkan.
Tidak bisa juga partai, diberi keringanan. Sementara untuk calon tunggal atau independen justru sangat diperberat syaratnya. Sebab, kalau partai terlalu diberi porsi seperti itu, akan muncul lagi calon tunggal akibat monopoli partai.
"Supaya juga salah satu jalan keluar (calon independen tetap ada) untuk mencegah calon tunggal sebenarnya. Kalau ada orang di belakang hari memonopoli suatu partai, ada jalan keluarnya," katanya.
Dengan begitu, maka sistem demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan seimbang. "Supaya sehat.”
(mus)
Peserta Pilkada 2018 Masih Didominasi Calon dari Parpol
Calon independen syaratnya lebih sulit.
