- DPR.go.id
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengkritisi perintah Presiden Joko Widodo kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mencari fakta kuburan massal korban tragedi 1965 tidak tepat. Hal itu menurutnya, justru akan membuka luka lama.
"Bisa tidak produktif untuk membangun integrasi kita," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 28 April 2016.
Sosok yang baru didepak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, justru lebih setuju dengan usaha rekonsiliasi, atau menyatukan dua belah pihak. “Saya tetap dari dulu berpandangan, Presiden harus menjadi aktor bagi rekonsiliasi bangsa," kata Fahri.
Selain itu, kata Fahri, konsep rekonsiliasi yang ditawarkan tidak boleh sepotong-sepotong. Rekonsiliasi harus diwujudkan secara menyeluruh.
Menurutnya, Presiden juga harus lebih fokus sebagai pembangun kohesi sosial dan solidarity maker untuk menangani masalah ini. Masih menurut Fahri, persoalan ini juga memerlukan kemantapan hati seorang sosial integrator. "Menjadi orang yang melakukan rekonsiliasi secara massif," kata dia. (asp)
Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dinobatkan sebagai Pemimpin Paling Populer 2021. Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia.
