- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan beragam bentuk penindakan terhadap hal yang dianggap berbau komunisme.
Pasalnya, penindakan itu justru hanya memicu konflik baru. Baik itu berupa bentuk antikomunisme lain di tengah masyarakat atau pun perlawanan balik.
"Presiden harus hentikan operasi-operasi seperti ini. Jika tidak, maka ke depan kita masih akan disuguhi drama antikomunisme dan anti-anti lainnya," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, Kamis 12 Mei 2016.
Selain itu, tindakan militer Indonesia melakukan penangkapan dan penindakan terhadap mereka yang disebut akan menyebarkan paham komunisme bukan tidak mungkin akan memicu terjadinya perlawanan.
"Operasi itu merupakan upaya menciptakan musuh dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia," katanya.
Kejahatan politik
Haris menduga maraknya penindakan terhadap sejumlah hal yang dituding menyebarkan paham komunisme terkait rencana pengungkapan kejahatan politik pada masa orde baru yang terkenal militeristik, terutama setelah menguatnya upaya identifikasi kuburan masal.
Ia menilai, operasi itu dilakukan untuk membungkam gerakan kelompok kritis masyarakat yang makin menguat membongkar berbagai kejahatan negara, baik di masa lalu maupun yang kini sedang terjadi.
"Semua operasi ini adalah bentuk ketakutan dari mereka yang diuntungkan oleh praktik korup dan militeristik Orde Baru. Kepentingan mereka sedang terganggu oleh kemajuan dan perubahan zaman. Siapa mereka? Istana tahu," katanya.
Haris menyayangkan, sikap Presiden Jokowi, yang hanya mengamini genderang operasi atau propaganda tersebut. Diperparah dengan pernyataan Presiden yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme.
Dia khawatir, pernyataan itu bisa dijadikan alat pembenaran bagi siapapun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan, dengan dalih atas nama komunisme seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri. “(Tindakan ini) Sengaja memunculkan atau sengaja menciptakan konflik sosial atau operasi tertentu."
(mus)
