- VIVA.co.id/Agustinus Hari
VIVA.co.id – Ratusan aktivis dan mahasiswa organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) se-Sulawesi Utara menduduki kantor DPRD dan kantor Pemerintah Kota Manado pada Kamis, 9 Juni 2016.
Dolvi Angkouw, aktivis GMKI Sulut, dalam orasi mengutuk keras peristiwa yang terjadi di kantor DPRD Manado tepat pada Hari Lahir Pancasila. Dia mengatakan, aksi mahasiswa saat itu adalah bagian dari upaya memberantas narkoba yang ikut menjerat anggota DPRD Manado dari Partai Demokrat.
“Aksi mahasiswa murni untuk memberantas narkoba, kenapa harus ada insiden pemukulan. Kami minta Dewan lebih peka lagi dengan suara rakyat, dan secepatnya memberikan sanksi terhadap anggota DPRD yang terlibat narkoba,” ujarnya.
Hezkia Sembel, Ketua GMKI Manado, mengultimatum terus berunjuk rasa hingga Partai Demokrat memecat CL sebagai anggota DPRD Manado. “Jika hari ini Fraksi Demokrat dan Partai Demokrat belum mengambil sikap tegas, kami akan melakukan aksi dengan menurunkan lebih banyak massa.”
“Sebagai wakil rakyat,” kata Hezkia, “harusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Sebaiknya anggota DPRD narkoba mundur saja.”
Demonstrasi itu diterima Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang, yang didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrat, Deasy Roring. “Kritikan dan masukan mahasiswa adalah tamparan keras bagi kami sebagai anggota DPRD. Kami akan tindak lanjuti rekomendasi kalian,” ujar Richard. Hingga berita ini dipublikasikan, unjuk rasa masih berlangsung di kantor Pemerintah Kota Manado.
Sejumlah elemen mahasiswa dari PMKRI, HMI, PMII dan lain-lain melakukan aksi serupa di Markas Polda Sulut. Tuntutan mereka agar polisi yang terlibat penganiayaan terhadap mahasiswa GMKI Manado disanksi tegas. Bahkan Kapolres Manado harus bertanggung jawab atas aksi brutal itu.
“Polisi sebagai pengayom masyarakat masih bertindak arogan terhadap masyarakat. Pekan lalu selain mahasiswa GMKI, juga Ketua Ansor Manado, Rusli Umar, yang ikut dianiaya saat mengadvokasi warga Kampung Bobo Maasing yang akan digusur,” ujar para pendemo.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut, Ajun Komisaris Besar Polisi Wilson Damanik, mengatakan Kapolda Brigadir Jenderal Polisi Wilmar Marpaung, telah mengeluarkan telegram mutasi besar-besaran perwira di Polresta Manado atas aksi penganiayaan terhadap mahasiswa GMKI.
“Ya, tindak lanjut dari peristiwa bentrok mahasiswa dan polisi di kantor DPRD Manado, Pak Kapolda Sulut mengganti anggota yang dinilai tak becus menjalankan tugas. Ada 33 jabatan strategis yang diganti. Soal Kapolres Manado yang belum diganti itu adalah kewenangan Mabes Polri," ujar dia.
(ren)
