Mendagri Tegaskan Situs Cek e-KTP Bukan Punya Pemerintah
- ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa situs cek KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik atau e-KTP yang saat ini sedang marak beredar, bukanlah situs resmi buatan pemerintah.
"Kemendagri tidak pernah membuat situs tersebut, saat ini kami bersama Kemkominfo sedang menyelidiki hal tersebut," ujar Tjahjo, Sabtu, 27 Agustus 2016.
Beberapa hari terakhir, beredar di media sosial dan pesan elektronik, mengenai situs yang diklaim dapat mengecek data penduduk dengan hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa data penduduk yang ada di dalam situs tersebut tidak valid.
"Data tersebut bukan bersumber dari Dukcapil. Kami tidak pernah membuka data penduduk agar dapat diakses oleh publik, karena hal tersebut rawan penyalahgunaan," kata Zudan.
Zudan juga menjamin bahwa situs-situs yang mengklaim bisa cek data penduduk bukanlah situs resmi pemerintah. "Kalau pemerintah yang buat, itu memakai domain .(dot)go.(dot)id bukan.(dot)com," tambah Zudan.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan situs tersebut untuk mengecek data mereka, apalagi memasukkan data.
"Jika ingin mengecek data, silakan datang langsung ke Dinas Dukcapil di daerah Anda. Di sana semua petugas kami siap melayani," kata Zudan.
Digugat Paulus Tannos, Begini Respons Santai KPK
KPK buka suara soal permohonan praperadilan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin
