- VIVA.co.id/ Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, langsung bergegas menggelar rapat dengan kementerian/lembaga di bawahnya terkait Satuan Tugas (Satgas) baru yakni satgas Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) atau Saber (sapu bersih) pungli.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa semua kementerian/lembaga terkait akan dilibatkan dalam tim saber pungli, tidak terkecuali.
"Semua lembaga kementerian terkait untuk pelayanan publik, masuk di dalamnya. Nanti tidak ada wilayah yang tidak terjamah oleh saber pungli ini. Namanya sapu bersih, jangan ada yang tersisa," kata Wiranto di kantornya, Kamis 13 Oktober 2016.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Karjono mengatakan pemerintah secepatnya menyiapkan tim saber pungli tersebut.
Lima hal yang menjadi fokus tim saber pungli yakni pemberantasan pungli suap, penyelundupan, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan pelayanan hukum serta pelayanan SIM, STNK, dan BPKB.
"Akan dibentuk tim, sedang dipersiapkan. Jadi ada lima poin utama yang disepakati," ujar dia.
Sementara Asisten Deputi Materi Hukum Kemenko Polhukam Heni Susilo Wardoyo mengatakan tim saber pungli sudah harus langsung berjalan usai dibentuk.
"Jadi yang perlu ditegaskan bahwa ini bukan hanya sekedar wacana atau untuk menyenangkan, bukan. Tapi ini sebuah tindakan nyata dan gebrakan yang sangat-sangat serius," ujar dia.
Tim yang dibentuk juga akan memiliki kewenangan sampai dengan di daerah, tak hanya lintas kementerian/lembaga dipusat semata.
"Ya nanti akan sampai ke daerah. Karena semua yang namanya pungli itu bukan hanya di pusat tapi sampai ke tataran yang di bawah dan itu akan dijangkau sampai ke sana," kata dia.
Sementara itu, ditanya susunan timnya, saat ini kata dia sedang disusun. "Itu masih dalam proses ya," tegas dia.
Pungut Uang Parkir ke Siswa, Kepala Sekolah di Mataram Didemo
SMAN 8 Mataram, NTB, diduga melakukan pungutan liar terhadap para siswa berupa membebankan tarif parkir masuk sekolah berjumlah Rp2 ribu hingga Rp5 ribu.
