- http://www.blogpakihsati.com
VIVA.co.id – Momen Hari Antikorupsi pada 9 Desember 2016 ini, Pemuda Muhammadiyah melayangkan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pemuda Muhammadiyah menilai, di bawah pemerintahan saat ini, pemberantasan korupsi mengalami keterlambatan yang signifikan.
"Di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengalami keterlambatan yang signifikan, terutama terkait dengan peran KPK RI. Fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK, terkait masih banyak kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh KPK," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya kepada VIVA.co.id, Jumat 9 Desember 2016.
Banyak kasus besar yang di era saat ini, dinilai mengalami pelambatan. Ia mencontohkan, kasus dana talangan (bailout) Century, BLBI, hingga dua kasus besar di DKI Jakarta, yakni reklamasi dan dugaan korupsi RS Sumber Waras.
Hingga kini, kata Dahnil, kasus yang disebut-sebut menyeret Gubernur patahana, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok itu hingga kini tidak ada titik terangnya.
"Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Sumber Waras, KPK terkesan tersandera dan ragu bertindak," kata Dahnil, yang juga aktivis antikorupsi itu.
Dahnil yakin, sebenarnya harapan publik terhadap KPK yang bisa bertindak cepat, masih sangat tinggi. Walau kini, kepercayaan itu menurun. KPK, kata dia, diharpakan berani menyelesaikan kasus-kasus besar yang walau turut menyeret pejabat negara.
"Termasuk, reklamasi dan RS SW (Sumber Waras) yang mendapat atensi tinggi dari publik Indonesia. Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," katanya. (asp)
KPK Soroti Fenomena Pejabat Flexing di 2023 Berujung Pengungkapan Korupsi, Terheboh Rafael Alun!
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango turut membeberkan terkait dengan adanya pejabat negara yang kerap pamer harta atau flexing di sosial media
