Wiranto: Berantas Pungli Bukan 'Hangat-hangat Tahi Ayam'

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menegaskan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) akan terus bekerja dan memberantas aksi pungli. Tim Saber Pungli tidak akan berhenti sebelum Indonesia bersih dari masalah pungutan liar.

"Saya pastikan tidak, sebelum pungli bersih dari Indonesia kita tidak akan berhenti," ujar Wiranto dalam agenda "Kampanye Budaya Anti Pungli" di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Desember 2016.

Wiranto yang merupakan penanggung jawab tim Saber Pungli juga menepis bawa tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016 hanya sebatas gertakan awalnya saja.

"Ada informasi dari masyarakat dan merasakan saber pungli akan ‘hangat-hangat tahi ayam’ atau sifatnya sementara," katanya.

Pemberantasan pungli, lanjut Wiranto, merupakan tekad dari Presiden Joko Widodo dalam memberantas masalah pungutan liar di berbagai instansi pemerintahan serta program revolusi mental.

"Salah satunya adalah reformasi di bidang hukum yang mengutamakan pelayanan publik. Banyak hal menyangkut pelayanan publik ini yang tidak sehat, salah satunya pungli yang dilakukan oknum," tutur Wiranto

Menurutnya, sejak tim Saber Pungli dibentuk tercatat sebanyak 17.000 laporan masyarakat yang melaporkan soal pungutan liar ke tim Satgas Saber Pungli tersebut.

"Itu jumlah yang cukup besar. Artinya apa? Masyarakat sadar bahwa tugas pembersihan pungli ini tidak dibebankan pada satgas, tapi masyarakat turut serta aktif untuk melaporkan di mana mereka menemui pungli di wilayah masing-masing," katanya.

Tim Saber Pungli juga sudah melakukan tindakan 22 operasi tangkap tangan (OTT) soal pungutan liar di berbagai instansi pemerintahan. "Seperti OTT di pelabuhan di Surabaya walaupun biaya punglinya Rp500 ribu sampai Rp2 juta, tapi karena sudah lama terkumpul sampai Rp15 miliar bahkan ada tindak pidana pencucian uang," ujar Wiranto

Agenda sosialisasi ini turut dihadiri Ketua Saber Pungli, Komjen Pol Dwi Priyatno, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Ida, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Soemarsono.

Halaman Selanjutnya

"Itu jumlah yang cukup besar. Artinya apa? Masyarakat sadar bahwa tugas pembersihan pungli ini tidak dibebankan pada satgas, tapi masyarakat turut serta aktif untuk melaporkan di mana mereka menemui pungli di wilayah masing-masing," katanya.