- VIVA.co.id/ Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau 101 daerah yang menggelar pilkada secara serentak pada 15 Februari 2017. Hasilnya, pilkada selain di DKI Jakarta cenderung sepi atau nyaris tanpa dinamika seperti di Ibu Kota.
Menurut Hariadi, Wakil Ketua Tim Pemantau Pilkada yang dibentuk Kemendagri, fenomena itu, di antaranya, karena pemberitaan masif tentang Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah kasus yang melibatkan sang Gubernur nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Demam Ahok di Jakarta. Bahkan di beberapa daerah bisa dikatakan situasinya adem-adem, hampir tidak ada gereget. Seolah-olah tidak ada berita soal pilkada; sepi," katanya saat rapat bersama KPU, Bawaslu dan DKPP di kantor Mendagri, Jakarta, pada Kamis, 22 Desember 2016.
Hariadi mengakui masih ada masalah tentang penggunaan data e-KTP dalam pilkada. Hal disebabkan tidak ada blangko karena Kemendagri gagal lelang. Namun pemerintah daerah tetap merekam data warga dan membuat surat keterangan memilih untuk mereka yang belum memiliki e-KTP.
Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), menurutnya, relatif lebih baik karena KPU dan Dinas Kependudukan sudah melakukan harmonisasi. Hariadi meminta semua unsur pelaksana pilkada tidak menganggap remeh permasalahan DPT.
"Masalah kecil yang tidak bisa dianggap remeh adalah data orang meninggal. Sebab, data itu hanya mungkin diubah Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atas dasar laporan keluarga. Masalahnya, kebiasaan kita, banyak keluarga yang tidak berikan kabar itu," ujarnya.
Hal lain yang menjadi catatan tim adalah banyak kandidat kepala daerah yang bermasalah secara hukum, dan sebagian besar di antaranya tersangkut kasus korupsi. “Kalau DKI memang beda. Agak kami sesalkan kalau soal korupsi," katanya. (ase)
Golkar Sambut Baik PAN Jagokan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024
Ridwan Kamil ditugaskan untuk dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Barat 2024.
