- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, mengklaim Presiden Joko Widodo pasti tidak akan puas dengan hasil survei indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2016 atau Corruption Perception Index (CPI) 2016, yang hanya naik satu poin dari peringkat 36 ke 37 dalam rentang 100.
Hasil indeks persepsi korupsi itu baru saja dirilis Transparency International Indonesia (TII).
"Tentu tidak (puas), pasti Presiden tidak ‘happy’ kalau kita hanya naik satu poin. Kita berharap naik lebih. Mau tidak mau CPI ini menjadi acuan," kata Teten Masduki saat ditemui dalam peluncuran Corruption Perception Index 2016, di Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu 25 Januari 2017.
Menurut Teten, jika CPI Indonesia semakin meningkat akan membawa berbagai kemudahan dalam sektor bisnis dalam negeri.
"Karena kalau CPI makin baik, kemudahan bisnis dalam negeri makin baik. Suap dan potensi suap makin kecil dan kepastian semua orang tidak ragu untuk bisnis, karena mereka yakin asetnya tidak hilang," ungkap dia.
Teten juga mengatakan, akan mengundang Transparency International Indonesia, untuk mempresentasikan langsung hasil survei ini di depan Presiden.
Selain itu, Teten menilai bahwa meningkatnya indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berkaitan dengan reformasi birokrasi dan reformasi hukum yang tengah dilakukan pemerintah.
"Saya kira kalau dua aspek ini tadi sudah maksimal, mungkin kami berharap CPI kita membaik, lebih bagus," tuturnya.
Sebelumnya, Transparency International Indonesia merilis hasil survei Corruption Perception Index (CPI) tahun 2016. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2016 hanya meningkat tipis satu poin dari tahun sebelumnya, yakni 37.
Skor CPI berada pada rentang 0-100. Skor 0 dipersepsikan negara sangat korup, sedangkan skor 100 dipersepsikan negara tersebut sangat bersih dari tindak korupsi.
Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, mengatakan, kenaikan skor yang hanya satu poin ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak 2012 memang terlihat meningkat lima poin dalam rentang lima tahun.
"Peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2016," ungkap Dadang.
