- Pixabay/Jushemannde
VIVA.co.id - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur enggan menjelaskan peristiwa tangkap tangan dua anggota polisi dan satu pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur. Alasannya, kasus itu masih dikembangkan untuk menemukan keterlibatan pihak lain.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, mengatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Polres Banyuwangi bagian dari upaya bersih-bersih tindakan ketidakprofesionalan di lingkungan internal Polri. Itu tindak lanjut dari Keputusan Presiden tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Di internal Polri, kata Barung, upaya bersih-bersih aksi ketidakprofesionalan anggota keras dilakukan. "Program Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) salah satunya membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu Polri harus bersih," katanya di Markas Polda Jatim, Surabaya, pada Selasa, 31 Januari 2017.
OTT di Polres Banyuwangi, katanya, bagian dari upaya bersih-bersih itu. Dia mengingatkan Polres lain di Jatim agar menghindari tindakan tidak profesional, apalagi pungli. "OTT ini berkaitan dengan pelayanan publik. SIM, STNK, BPKB, SKCK, dan perijinan lain. OTT akan dilakukan terus sepanjang tahun ke depan," ujarnya.
Tim Saber Pungli bersama petugas Direktorat Profesi dan Pengamanan Polda Jatim menangkap dua anggota polisi, Ajun Inspektur Polisi IDR dan KO serta seorang PNS berinisi ID di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banyuwangi pada Senin sore, 29 Januari 2017. Ketiganya kini diperiksa di Polda Jatim.
Barung mengatakan, OTT itu berkaitan dugaan pungli pengurusan Surat Izin Mengemudi atau SIM. Salah satu yang ditangkap tangan, Aiptu IDR adalah penjabat pada Badan Urusan SIM Samsat Banyuwangi. Tapi dia tidak menjelaskan apakah disita pula barang bukti uang pada tangkap tangan itu. "Masih dikembangkan," katanya. (ren)
KPK Nonaktifkan Rutan POM AL dan Pomdam Jaya Guntur Buntut Kasus Pungli
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menonaktifkan dua rumah tahanan (Rutan), buntut dari kasus dugaan pemungutan liar alias pungli yang terjadi di dalam rutan tersebut
