- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (dulu Basarnas) untuk mengambil tindakan preventif pada saat tidak ada kejadian karena menurutnya tindakan preventif itu akan baik untuk dilakukan.
“Saya berkeinginan untuk memberikan tugas (BNPP) untuk (melakukan) upaya-upaya preventif, kalau kita sudah melakukan preventif kalau sampai terjadi kita tahu potret-potretnya,” ujar Menhub usai melantik Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Muda TNI Muhammad Syaugi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Rabu 1 Februari 2017.
Marsekal Muda Muhammad Syaugi dilantik untuk menggantikan posisi Marsekal Madya F. Henry Bambang Sulistyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas).
Budi menjelaskan, sebelumnya bersama BNPP telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi kejadian (rawan bencana). Ia ingin dengan adanya pemetaan ini maka akan dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipasi kejadian di wilayah yang rawan kejadian.
“Kami kemarin sempat diskusi, kelihatan memang laut dan timur itu yang paling sensitif oleh karenanya bersama dengan program dari Kemenhub untuk take care and bright melayani pelayaran rakyat. Kalau kita lengah maka ini seperti hal yang seolah-olah kita tidak tanggung jawab padahal itu menjadi tanggung jawab kita,” ujar Menhub melalui keterangan tertulis.
Ke depan, Budi meminta agar dilakukan penguatan koordinasi serta sinergi pihak-pihak terkait agar nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama Menhub juga meminta kepada pejabat yang baru untuk menambah utilitas pada sarana dan prasana terkait kegiatan search and rescue.
Ditemui usai pelantikan Syaugi mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai arahan Menhub, pihaknya akan menjalankan program pencegahan yang menurutnya dapat meminimalisasi kecelakaan. (mus)
Bandara Internasional RI Dipangkas Jadi 17, InJourney Airports Sambut Positif
Aturan yang diterbitkan Kemenhub tersebut menetapkan 17 bandara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional, dari semula 34 bandara internasional.
