- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA.co.id – Badan Pengawas Pemilu menerima kunjungan delegasi National Electoral Board of Ethiopia atau NEBE, penyelenggara pemilu Ethiopia di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin 5 Juni 2017. Kedatangan delegasi Ethiopia ini untuk mempelajari Pemilu di Indonesia.
"Kami ingin melihat bagaimana sistem pemilu di Indonesia, administrasi pemilu, komposisi gender, akuntabilitas pemilu, independensi penyelenggara pemilu, dan bagaimana pengaturan hukum pemilu di Indonesia. Kami berharap Bawaslu dapat beri pengalamannya untuk berbagi dengan kami,” kata Ketua NEBE, Merga Bekana Gonfa.
Merga mengungkapkan, usai rezim militer Ethiopia terguling pada 1991, terjadi perubahan besar di Ethiopia, yakni dimulainya masa transisi menuju negara federal yang demokratis.
Semenjak itu, Ethiopia menggelar Pemilu tiap lima tahun sekali. Untuk pertama kalinya pada 1995, Pemilu Ethiopia memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Federasi.
Masyarakat Ethopia memilih sebanyak 547 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ethiopia secara langsung, sementara 112 kursi Senat dipilih oleh Dewan Regional Negara.
Saat audiensi dengan anggota Bawaslu, delegasi Ethiopia begitu antusias mendalami pemilu dan pengawasan Pemilu di Indonesia. Salah satunya terkait kelembagaan pengawas Pemilu maupun lembaga penegak etika penyelenggara Pemilu yang tidak dikenal di Ethiopia.
Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, yang mendampingi delegasi dari Ethopia ini menjelaskan sejarah Pemilu Indonesia, struktur penyelenggara Pemilu di Indonesia, sistem Pemilu, serta pengawasan oleh Bawaslu.
Sementara itu Komisioner Bawaslu lainya, Mochammad Afifuddin, menjelaskan penggunaan teknologi informasi mulai diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu Indonesia. Misalnya, masyarakat dapat melihat apakah mereka telah masuk daftar pemilih atau belum secara online.
"Proses penghitungan suara juga telah menggunakan proses scanning, meskipun hasil resmi yang diakui adalah yang dilakukan secara manual oleh KPU," katanya.
Selain dari NEBE, delegasi Ethiopia juga terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Ethiopia dan The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Indonesia merupakan satu dari tiga negara di Asia yang dipilih untuk studi terkait Pemilu, selain India dan Korea Selatan.
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
