- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA.co.id – Realisasi program nawa cita Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir dianggap belum maksimal. Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK melihat banyaknya kegagalan dan kegaduhan dari program nawa cita saat ini.
"Presiden harus segera mengevaluasi kementerian, penasihat, dan sekretariat yang ada di lingkaran Istana Presiden," kata koordinator Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK, Thamrin Barubu, di kawasan Cikini, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.
Thamrin mencontohkan salah satu kegagalan adalah pada Kementerian Desa, Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kinerja mereka dianggap belum berhasil menyejahterakan masyarakat desa.
"Presiden Jokowi harus tegas terhadap para menteri dan segera melakukan evaluasi, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan," tegasnya.
Selain itu, ia mengkritisi kinerja Kementerian Tenaga Kerja yang tetap mempertahankan sistem outsourcing. Hal ini bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi.
"Terkait dengan buruh outsourcing saat janji kampanye menyatakan, kalau Jokowi terpilih akan menghapus UU nomor 13 tahun 2003 pasal 64 tentang ketenagakerjaan. Presiden harus segera mencabut undang-undang tersebut," paparnya.
Meski mengkritik keras, Thamrin enggan bila apa yang disampaikan sebagai desakan agar Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle.
"Kita hanya memberikan data. Silakan presiden menilai. Reshuffle hak prerogatif presiden kami menyerahkan pada presiden," katanya. (one)
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
