- VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
VIVA.co.id – Sebanyak delapan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cirebon mengaku kekurangan jumlah siswa baru meski proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah usai dilakukan.
Menurut Ketua Panitia Pelaksana PPDB online Kota Cirebon Adin Henadidin Nur, kekurangan siswa itu ditengarai oleh masih banyaknya orang tua siswa yang memilih sekolah untuk anak mereka.
"Orang tua masih melihat sekolah favorit lebih baik daripada sekolah yang lokasinya di pinggir kota Cirebon," ujar Adin, Selasa, 18 Juli 2017.
Adin menyebutkan, kondisi ini akan membuat pemanfaatan fasilitas sekolah nantinya tidak akan maksimal. Tak cuma itu ini akan membuat banyak guru jadi kekurangan jam mengajar mereka.
Atas itulah, kini di Cirebon akan diselenggarakan PPDB gelombang kedua dengan sistem offline. Siswa yang belum mendapat sekolah diimbau untuk mendaftar ke delapan sekolah yang masih kosong.
"Silakan mendaftar secara offline. Kami buka sampai tanggal 24 Juli 2017," ujar Adin.
Seragam gratis
Di SMP Negeri 18 Kota Cirebon misalnya, saat ini total kuota mereka seharusnya ada 224 siswa dalam proses PPDB. Namun hingga kini baru terisi 77 siswa.
Ini artinya ada kekurangan jumlah siswa mencapai 147 orang. Menurut Moch Yusuf, Ketua Panitia PPDB SMPN 18, kondisi minimnya jumlah siswa itu bahkan telah dirasakan mereka sejak tahun lalu.
"Sebetulnya tahun ini jumlah siswa ada peningkatan dari tahun lalu yang hanya 50 siswa atau dua kelas. Tapi tetap saja imbasnya terhadap sekolah yang kami rasakan sekali," ujarnya.
Atas itu, berdasarkan kesepakatan Dinas Pendidikan Cirebon maka sekolah ini harus menyelenggarakan PPDB kembali hingga 24 Juli 2017. Dan sebagai pemancing pendaftar, SMPN 18 akan memberikan hadiah berupa seragam gratis kepada siswa yang mendaftar.
"Sekolah kami memang terbanyak jumlah kekurangan muridnya. Kami terus berupaya untuk memenuhi jumlah kursi yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Erfan Septyawan/Cirebon
Penerapan Zonasi PPDB Sekolah Dinilai Belum Efektif
Zonasi salah satu kebijakan kementrian pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang telah dikaji serta mendapat rekomendasi dari lembaga kredibel.
