- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Walau diwarnai aksi walk out empat fraksi, akhirnya UU Pemilu yang tetap menggunakan presidential threshold atau PT, disahkan. Yusril Ihza Mahendra, memastikan akan menggugat undang-undang pemilu yang baru disahkan oleh DPR dini hari tadi.
Yusril memastikan, akan melawan UU Pemilu itu setelah nanti disahkan oleh Presiden Joko Widodo. "Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi," tutur Yusril, dalam siaran persnya, Jumat 21 Juli 2017.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menilai, perjuangan partai-partai yang menolak PT, telah berakhir. Giliran dia, yang akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum di MK.
"Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional, menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45," kata Yusril.
Yusril mencontohkan salah satu pasal, yakni Pasal 6A ayat (2). Bunyinya adalah, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."
Jawabannya menurut Yusril, ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. "Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, presidential treshold mestinya tidak ada," kata Yusril.
Pemilu 2019 adalah serentak. Maka, lanjut Yusril, maka tidak seharusnya ada ambang batas atau PT. Sebab, perolehan suara anggota DPR belum diketahui.
"Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun," katanya.
Dengan keputusan itu, Yusril mengaku siap melawan DPR dan pemerintah sendiri. Seandainya, tidak ada pihak lain yang mengajukan gugatan. "Maka tidak masalah bagi saya, untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di MK nanti. Kebenaran toh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik," ujarnya,menutup penjelasan.
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
