- Agus Rahmat - VIVA.co.id
VIVA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, akan memasuki pensiun pada Maret atau April 2018 mendatang. Sosok pengganti mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu kini mulai ramai diperbincangkan.
Disinggung masalah pergantian Panglima TNI, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, soal pergantian sepenuhnya hak Presiden.
"Panglima TNI itu kan mau pensiun. Dan itu urusan Presiden, hak prerogratif Presiden untuk kapan dipensiunkan dan siapa penggantinya, itu diserahkan saja kepada Presiden," kata Wiranto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2017.
Karena sudah menjadi hak Presiden, ia meminta pihak lain tidak perlu ikut campur. Wiranto mengatakan, Presiden Jokowi tentu memiliki pertimbangan kapan mengangkat dan memensiunkan pejabatnya. Sehingga proses pergantian Panglima TNI ini menurutnya tidak perlu diributkan, karena pasti akan terjadi.
"Karena Presiden punya pertimbangan tertentu untuk mengangkat panglima yang tepat. Dan mengangkat Panglima TNI pada kondisi objektif bangsa ini, siapa, tentu beliau sudah punya pilihan, dan tidak usah diributkan."
“Karena pada saatnya harus pensiun. Saya sendiri juga mantan panglima mau pensiun tidak ribut," jelas mantan Menhankam/Pangab itu.
Presiden punya bawahan dan staf, yang bisa memberi masukan terkait siapa yang layak. Apakah masukan itu juga diberikan oleh Wiranto, ia enggan memberi tahu. "Itu urusan saya dengan Presiden, saya tidak sampaikan kepada orang lain," katanya.
Tantangan Pilkada dan Pilpres
Tantangan panglima TNI yang baru nanti, adalah situasi politik yang sangat padat dari 2018 hingga 2019. Di mana ada 171 pilkada serentak pada 2018, kemudian bulan Agustus tahun itu juga sudah ada penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.
Maka menurut Wiranto, banyak sosok perwira yang bisa menjalankan peran itu. Di mana juga harus bisa mengondusifkan situasi di tengah-tengah kontestasi politik yang padat tersebut.
"Saya kira cukup banyak para perwira di negeri ini yang mampu menjalankan jabatan seperti itu. Diharapkan satu sosok yang dapat mengemban tugas dalam kondisi seperti ini, yang kita inginkan semuanya berjalan damai, berjalan tenang, teduh, kondusif," jelasnya.
Hanya siapa sosok panglima TNI yang tepat, menurutnya lebih baik menunggu. Siapa dan kapan pergantian itu akan dilakukan. "Siapa orangnya kita tunggu saja," tutup Wiranto.
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
