Ternyata Indonesia Punya 'Utang' ke UNCAC

VIVA – Negara Indonesia ternyata masih memiliki utang pada konvensi Persatuan Bangsa Bangsa antikorupsi atau United Nation Convention Anticorruption.

Utang itu berupa, masih banyaknya rekomendasi hasil konvensi yang belum ditindaklanjuti menjadi peraturan Perundang-undangan di Tanah Air. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi UNCAC lewat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

"Kita telah meratifikasi UNCAC sejak 2006 tapi sampai hari ini kita punya utang untuk meratifikasi hal tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang bersamaan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 11 Desember 2017.

Implementasi rekomendasi UNCAC dilakukan terhadap setiap negara yang telah meratifikasi UNCAC dievaluasi oleh dua negara lain. Indonesia sendiri dievaluasi Inggris dan Uzbekistan.

Baca Juga

5 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Harvey Moeis Peringkat Satu

Berdasar evaluasi tersebut, masih banyak rekomendasi yang belum dituangkan dalam formula antikorupsi di Indonesia. Di antaranya, regulasi mengenai korupsi di sektor swasta atau korporasi, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, perdagangan pengaruh atau trading influence dan pemulihan aset atau asset recovery. 

"Perampasan aset, korupsi sektor swasta, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, perdagangkan pengaruh itu kekurangan legislasi kita saat ini," kata Laode.

Baca Juga

Jawaban Menohok Kejagung kepada Pimpinan KPK!

Untuk itu, daripada habis energi menyusun revisi UU KPK yang ?berulangkali jadi agenda 'terselubung' melemahkan lembaga antikorupsi, Laode meminta pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang mengakomodir UNCAC.

Menurut Laode,  ini penting dan bisa masuk melalui revisi UU Pemberantasan Tipikor atau dalam RUU KUHP yang sedang dibahas di parlemen.

Baca Juga

Kejagung Tahan Rennier Tersangka Kasus Korupsi Asabri

"Jangan ributkan revisi yang selalu ujung-ujungnya yang mau direvisi itu selalu UU KPK. Kalau kita mau revisi itu UU Tipikor, jangan UU KPK, tapi lengkapi UU Pemberantasan Tipikor dan UU lainnya yang di-review negara-negara tersebut," kata Laode.

Laode menambahkan, dengan masuk dalam revisi UU Pemberantasan Tipikor atau RUU KUHP, Indonesia bisa mengimplementasikan UNCAC tanpa perlu memangkas atau menambahkan poin di dalam aturan yang ada.

Laode menyadari undang-undang menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah, pasalnya sejauh ini masih banyak regulasi yang saling tumpang tindih.

Halaman Selanjutnya

"Tidak berarti menambah hutan belantara (regulasi) itu. Saya paham kenapa Presiden susah sekarang karena dari ribuan Undang-undang itu banyak yang tumpang tindih antara sektor yang satu dan lain. Belum lagi peraturan nasional daerah dan tingkat 2 saling kontradiktif," kata Laode. Laode menyatakan, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri. Dibutuhkan komitmen dan dukungan oleh seluruh elemen bangsa. Laode menilai, sekuat apapun komitmen pemerintah, pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan DPR, termasuk dalam menyusun regulasi yang menjadi utang pemerintah Indonesia terhadap UNCAC.