KPU Respons SBY Soal Antisipasi Peretasan Sistem Data Pemilu
- VIVA.co.id/Jeffry Yanto
VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman merespons pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta KPU mengantisipasi, atau mencegah upaya pembobolan data hasil pemilu melalui peretasan sistem data.
"Pesan, peringatan dari banyak pihak jadi masukan buat kita," kata Arief di LPPI Kemang, Jakarta, Jumat 5 Januari 2018.
Arief memastikan, KPU sudah membuat mekanisme kerja yang cermat, teliti, tertib, dan akuntabel. Mulai tahapan pertama, misalnya dalam pemutakhiran data pemilih, KPU melakukan beberapa perubahan penyesuaian cara kerja.
"Salah satunya untuk kerja cermat, kerja tepat, dan hasilnya dipercaya masyarakat," kata Arief.
Ia mencontohkan, KPU saat ini memiliki buku kerja yang digunakan petugas KPU di tingkat bawah. Seperti untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
"Makanya buku yang kita bagikan bukan buku panduan. Sekarang buku kerja. Jadi, catatan kerja PPDP tiap hari ada di situ, tanggal berapa dia melakukan apa," kata Arief.
Ia menjelaskan, dalam buku kerja tersebut juga diberikan kolom check list untuk menandai pekerjaan yang telah diselesaikan. KPU pusat juga membuat tutorial untuk pengisian buku kerja di tiap halamannya.
"Mudah-mudahan makin bersih," kata Arief.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, SBY memperingatkan kepada semua aparatur negara, agar netral atau tidak berpihak dalam pilkada maupun pemilu.
Selain itu, KPU wajib mengantisipasi atau mencegah upaya pembobolan data hasil pemilu melalui peretasan sistem data.
KPU harus sedari dini mengantisipasi, karena ancaman kejahatan dunia maya kian besar, sementara itu, hasil pemilu adalah data negara yang amat penting. Kata SBY, pada masa lalu sering muncul isu KPU memanipulasi suara, misalnya, dituding berkolusi atau bersekongkol dengan pihak tertentu.
Kekuatan SBY dan Ancaman Anas-Moeldoko
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijadwalkan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.
