- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA - Komisi Pemilihan Umum masih melakukan verifikasi faktual di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengaku verifikasi faktual sempat terkendala, seperti saat verifikasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta.
"KPU enggak bisa datang ke kantor PPP, karena ada pihak-pihak tertentu yang menduduki PPP. Karena menduduki itulah yang menyebabkan KPU enggak bisa masuk kantor sejak tanggal 31 kemarin," kata Wahyu di kantornya, Kamis 1 Februari 2018.
Wahyu enggan berkomentar, apakah pendudukan kantor PPP, Yogyakarta, karena konflik kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz. "Kami juga tidak bisa katakan, ini pihak mana yang menduduki," ujarnya.
Menurutnya, KPU masih mencoba melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi kantor PPP Yogyakarta. "Laporan dari teman-teman DIY. karena ada situasi yang belum mungkin. Tetapi, hari ini mungkin sudah memungkinkan," ujarnya.
Meski di Yogyakarta verifikasi faktual sempat terhambat, menurut Wahyu, namun secara keseluruhan variasi faktual di tingkat provinsi berjalan dengan baik.
"Provinsi lain relatif aman, asumsinya baru sampai hari ini. Laporan kemarin, relatif enggak ada persoalan berarti," katanya.
Untuk verifikasi falktual di tingkat kabupaten, kota, menurut Wahyu, kondisinya masih berjalan sesuai jadwal dan tak ada kendala yang menonjol. "Yang dari kabupaten, kota, selama ini tiga hari ini lancar," tegasnya.
Sesuai jadwal, KPU hari ini verifikasi faktual di tingkat provinsi, kota, kabupaten, harus selesai semua pada pukul 12 malam. Namun, KPU masih memberi kesempatan pada partai politik untuk melengkapi kekurangan.
"Tanggal 3-5 Februari perbaikan. Kalau statusnya BMS (belum memenuhi syarat), kami berikan kesempatan untuk memperbaiki. Kami optimis tanggal 17 Februari tetap bisa diumumkan parpol peserta pemilu," katanya.
PPP Kritik Menteri Agama soal Permen Majelis Taklim
"Jangan dia tiba-tiba diatur, kan kaget semua."
