Bila Menang, Sudirman Said Janji Sekolahkan Perangkat Desa

Cagub dan Cawagub Jawa Tengah, Sudirman Said (kanan) dan Ida Fauziah (kiri)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/R. Rekotomo

VIVA - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Sudirman Said, berjanji bakal meningkatkan biaya pengawasan desa. Rencana kenaikan dana pengawasan desa itu dilakukan untuk menekan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa.

Diah Warih Muncul di Bursa Cagub-Cawagub Jateng, Bersaing dengan Kaesang hingga FX Rudy

"Jumlah dana pengawasan desa akan saya lipat gandakan. Karena pemerintah desa menerima hampir Rp1 miliar. Tapi karena kemampuan manajemen, akhirnya banyak yang terjebak hukum," katanya, Minggu, 18 Februari 2018.

Menurut Sudirman, minimnya kemampuan manajemen perangkat desa tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai. Apalagi di Jawa Tengah, alokasi dana pendampingan desa hanya sekitar Rp30 juta. Jumlah itu kalah jauh dari Jawa Barat yang mencapai Rp120 juta serta Jawa Timur yang juga di atas Rp100 juta.

Sudirman Said Ungkap Timnas Amin Siap Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK

Saat ini, total kebutuhan tenaga pendamping desa di Jawa Tengah 3.857 orang, namun baru terpenuhi 1.434 orang. Jumlah itu terdiri tenaga ahli di kabupaten 174 orang, tenaga pendamping desa di kecamatan 916 orang dan pendamping lokal desa sekitar 1.783 orang.

Tenaga pendamping profesional terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) di tingkat kabupaten, pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan, pendamping lokal desa (PLD) di tingkat desa/membawahi 3–4 desa dalam satu kecamatan. Sementara jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 7.809, dengan alokasi dana untuk gaji pendamping desa melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sebesar Rp122,5 miliar.

Sudirman Said soal Rencana Pertemuan JK-Megawati: Itu Pribadi, Kita Tak Bisa Cawe-cawe

Sekolah perangkat

Selain meningkatkan dana pendampingan desa, menurut Sudirman, juga harus disiapkan sumber daya manusia. Yakni sekolah perangkat desa. Menurut Sudirman, sangat diperlukan sekolah itu. Mulai dari Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus dan lainnya.

"Maka saya menawarkan sekolah untuk perangkat desa. Semua pemimpin ada sekolahnya. Hanya yang ngurus desa yang tidak ada. Maka setelah perangkat desa terpilih, dia wajib sekolah," katanya.

Dalam realisasinya, Sudirman mengaku akan menggandeng berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, Kemendagri, BPK, dan KPK agar pengelolaan keuangan terarah.

"Caranya? Jika kita memimpin dengan rendah hati, dan melakukan dialog dengan bupati, yuk buat sekolah untuk kepala desa, masa tidak mau? Bergantung pola komunikasi saja, karena gubernur dengan bupati bukan hubungan anak buah dengan bos, tapi rekanan," katanya.

Sudirman yakin keberadaan sekolah tersebut akan disambut baik perangkat desa. "Ini akan jadi gerakan besar yang hebat karena terdapat sekitar 70 ribuan lebih perangkat desa di Jateng," katanya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya