VIVA – Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat banyak generasi pemuda kurang mengerti sistem demokrasi Indonesia. Padahal, generasi muda mempunyai peran penting bagi demokrasi Indonesia di masa depan.
Kemajuan teknologi juga harus diikuti dengan berkembangnya sistem demokrasi Indonesia. Generasi muda harus ikut aktif dalam membangun demokrasi Indonesia di masa depan, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi secara cermat dan teliti.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria saat menjadi narasumber Seminar Nasional ‘Pemilu Nasional Serentak 2019: Dinamika dan Tantangannya' pada Sekolah Parlemen Kampus 2018 di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 3 Mei 2018.
“Kepada pemilih pemula apalagi generasi zaman sekarang yang setiap hari bermain media sosial, harus lebih cermat dan teliti dalam memilih partai politik apalagi memilih calon legislatif juga calon presiden. Gunakanlah teknologi informasi yang dimiliki dan dikuasai secara baik dan bertanggung jawab,” kata Riza di hadapan ratusan mahasiswa di Gedung Auditorium UHO.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, tujuan diadakannya Parlemen Kampus agar generasi muda lebih kritis dalam memahami sistem demokrasi Indonesia. Sehingga ke depannya tidak hanya asal memilih, tetapi juga harus mensosialisaikan partai yang dianggap baik bagi Indonesia.
“Generasi pemula harus ikut mensosialisasikan partai-partai yang dianggap baik, yang bisa membangun Indonesia ke depan menjadi maju, damai dan sejahtera,” imbuhnya.
Ia berharap, Parlemen Kampus dapat terus berjalan dan berkembang dalam menyampaikan sistem demokrasi Indonesia kepada pemuda-pemudi, khususnya di daerah-daerah. Sehingga putra-putri daerah mengerti dan ingin ikut berpartisipasi dalam mengawal demokrasi Indonesia.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Indonesia akan segera menghadapi pemilu serentak pada tahun 2019, tetapi masih banyak potensi kejadian-kejadian yang dapat mencederai demokrasi Indonesia, seperti politik uang, hoaks dan ujaran kebencian. Untuk itu, perlu adanya dukungan yang kuat dari masyarakat, terutama juga aparat penegak hukum yang harus bersifat netral dalam mengawal pesta demokrasi 2019.
“Dalam memberantas money politics, hoaks dan ujaran kebencian perlu dukungan dari masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, aparat hukum harus bersikap adil, bijak dan transparan. Aparat hukum tidak boleh berpihak kepada satu kepentingan, partai, atau pemimpin. Kita memerlukan aparat hukum yang dapat menegakkan keadilan, karena pertarungan pemilu di 2019 sangat mahal dan penting,” tutup Riza. (dpr.go.id)
