- RUU terorisme
VIVA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya sepakat mengenai pembahasan revisi Undang Undang Anti-Terorisme. Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafi'i, mengatakan dalam pembahasan ini tak ada perbedaan pendapat dan semuanya diputuskan secara aklamasi.
"Pembahasan pasal dari awal sampai akhir tidak ada yang diputuskan dengan perbedaan pendapat. Semuanya aklamasi," ujar Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018, malam.
Bahkan, kata Syafi'i, salah satu poin krusial yakni mengenai definisi akhirnya disepakati kedua belah pihak yakni adanya frase ideologi dan motif politik.
"Ini adalah bukti bahwa pembahasan kami lakukan di pansus itu berjalan secara kekeluargaan tanpa ada perbedaan pendapat," ujarnya.
Mengenai alasan seluruh fraksi menyatu dan tak ada perbedaan, Syafi'i menjelaskan bahwa RUU Terorisme adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan, pembahasan RUU Terorisme tidak menggunakan opsi voting.
Lebih lanjut, dia dari awal telah menyatakan bahwa RUU Terorisme sudah mencapai 99,9 persen. Jika tak ada masalah mengenai definisi, ia mengatakan, RUU ini sudah disahkan pada April lalu.
Dengan kesepakatan ini, ia pun membantah adanya tekanan dikeluarkannya Perppu jika RUU Terorisme ini tak kunjung selesai.
"Kalau kemudian orang menghubungkan karena tekanan sama sekali tidak ada. Bahkan kami menantang, kalau mau keluarkan Perppu keluarkan saja. Kami tetap bekerja sesuai mekanisme. Dan ternyata saat kami bekerja sesuai mekanisme memang undang-undang ini bisa selesai tepat pada waktunya," katanya.
Ia menuturkan, dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR maka direncanakan RUU Terorisme ini akan disahkan menjadi UU melalui paripurna pada Jumat, 25 Mei 2018.
"Besok (hari ini) langsung paripurna Insya Allah. Tadi sudah diputuskan dalam rapat Bamus bahwa besok dilaksanakan paripurna Insya Allah pada jam 10.00 WIB untuk mengambil keputusan di tahap dua," katanya.
Bantu Perangi Terorisme di Afrika, Adakah Niat Terselubung Amerika?
Pemberontakan yang berulang di Nigeria Utara merupakan hasil dari lingkungan politik Nigeria.
