- Viva.co.id
VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menilai, masuknya Ali Mochtar Ngabalin ke lingkaran dalam istana tidak efesien. Sebab tugas barunya menjadi tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden (KSP) tidak jelas.
“KSP (Kepala Staf Kepresidenan) itu nyaris enggak ada kerjanya. Koordinasi antar kementerian sudah ada menteri koordinator. Soal teknis sudah ada Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, sudah ada juga staf khusus lain. Oleh karenanya, tidak ada kerjanya,” kata Yandri di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.
Yandri menjelaskan, karena KSP dinilai tidak memiliki fungsi yang maksimal maka Presiden punya hak penuh untuk mengakomodir atau membubarkan. Selain itu, meski memakan anggaran Rp200 miliar tetapi itu dianggap membuang uang.
"Apalagi Pak Jokowi bilang hemat angggaran dan kinerja. Tapi ini hak Jokowi penuh. Kalau tahu ini buang anggaran, sudah ada fungsi lain, mungkin bisa. Tapi kalau untuk dibuang-buang kan sayang. Kalau mau bangun pesantren, sudah jadi berapa,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Pengamat politik Hendri B Satrio mengatakan, langkah Presiden Jokowi melalui KSP merekrut Ali adalah untuk mendekati umat Islam dan Ulama.
Terlebih, Ngabalin adalah ulama yang cukup dikenal di masyarakat."Resep jitu yang dimiliki Ngabalin dan tidak dimiliki staf presiden lainnya, adalah ia seorang ulama dan sekaligus politisi, ini belum ada di staf lainnya," ujar Hendri
Dikatakan Hendri, seharusnya yang merasa tertampar adalah staf khusus lain yang selama ini tidak punya jurus jitu mendekati ulama dan umat islam yang masih oposisi.
"Sampai jokowi harus merekrut oposisi, ini memperlihatkan bahwa selama ini belum ada yang bisa punya jurus jitu menggandeng ulama dan umat Islam yang bersebrangan dengan Jokowi," kata dia.
Koreksi Pernyataan Mochtar Ngabalin, Moeldoko Sebut Transisi Pemerintahan Belum Terlihat
Moeldoko menilai proses transisi pemerintahan belum terlihat pasca pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan serentak di Indonesia pada 14 Februari 2014.
