- ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo Bruri Sasmito
VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, meminta Presiden Joko Widodo menanggapi serius kecurigaan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono soal ketidaknetralan aparat Kepolisian, TNI, hingga Badan Intelijen Negara dalam pilkada.
"Yang ngomong ini Pak SBY, bukan orang sembarangan. Dia pernah memimpin lembaga-lembaga itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik lemah dan kemungkinan yang terjadi itu, maka dia memberi warning," kata Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.
Fahri mengingatkan pemerintah bahwa orang yang mencurigai adanya ketidaknetralan dalam pilkada ini adalah Presiden keenam RI. Oleh sebab itu, kekhawatiran SBY itu sebaiknya dijawab oleh Presiden Jokowi yang saat ini menjabat.
"Secara etis harus dijawab, enggak etis kalau enggak ditanggapi Pak Jokowi. Ini penting dan menjawab semua kecurigaan," jelasnya.
Atas kecurigaan SBY tersebut, Fahri meminta aparat penegak hukum, ASN, BIN, Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu benar-benar memperlihatkan netralitas mereka. Sehingga masyarakat tidak curiga dan menjadi polemik.
"Saya sering bilang posisi sebagai aparat dan pejabat publik itu harus transparan. Maka kita tidak saja harus netral, tapi harus tampak netral. Karena itu hati-hati bersikap, berkoordinasi, bekerja," tuturnya.
Selain itu, Fahri mengingatkan para aparat dan ASN ada perbedaan antara bekerja untuk partai politik, kandidat pilkada dan menjadi aparatur negara. Dan semua itu tidak bisa dicampur aduk.
"Pejabat yang sipil atau militer itu adalah abdi negara. Bukan untuk partai politik. Nah karena itu saya kira ini perlu hati-hati," jelasnya.
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono mengantisipasi manuver ketidaknetralan aparat pemerintah yaitu Badan Intelejen Negara, Polri dan TNI di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. SBY berharap elemen-elemen tersebut bisa netral.
Hal tersebut disampaikan SBY dalam keterangan pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor.
"Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol, tidak (ada) niatan seorang SBY melebih-lebihkan, mendramatisasi, apalagi (melakukan) tuduh liar. Itu bukan DNA saya," katanya. (ase)
Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dinobatkan sebagai Pemimpin Paling Populer 2021. Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia.
