VIVA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung pencanangan DPR RI yang lebih terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP). Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan konsep Parlemen Modern yang menjadi visi misi DPR RI sejak tahun 2015. Karenanya, DPR RI perlu mendeklarasikan diri sebagai Parlemen Terbuka.
“Secara de facto, kita sudah menjalankan prinsip open parliament. Karena itu untuk deklarasi DPR RI sebagai parlemen terbuka hanya pengakuan secara de jure (hukum),” papar Fadli dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Persiapan DPR RI Menuju Parlemen Terbuka dan Rencana Aksi Parlemen’, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 13 Agustus 2018.
Fadli menuturkan, prinsip-prinsip keterbukaan parlemen sesuai dengan indikator utama Parlemen Modern, diantaranya keterbukaan atau transparansi dan pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi. Sehingga, sejatinya DPR RI telah menjalankan mekanisme keterbukaan parlemen sejak lama.
Misalnya dalam hal keterbukaan, sambung politisi Partai Gerindra itu, hampir 98 persen kegiatan kedewanan di DPR RI bersifat terbuka dan data-data serta hasil rapat pun bisa diakses publik melalui website resmi DPR RI (www.dpr.go.id) dan TV Parlemen.
“Sehingga syarat-syarat parlemen terbuka sudah dipenuhi. Kita juga ketahui keterbukaan dan akses terhadap dokumen semuanya terbuka. Boleh dibilang yang tertutup hanya sedikit, yang terkait dengan keamanan dan kebijakan politik luar negeri,” jelasnya.
Fadli menambahkan, dengan dideklarasikannya DPR RI sebagai Parlemen Terbuka, maka Indonesia bisa mengikuti standar internasional akan keterbukaan serta menjalankan komitmennya dalam Open Parliament Partnership yang juga merupakan bagian dari OGP. Selain itu, diharapkan nantinya Indonesia dapat menjadi leader dalam Open Parliament Partnership yang baru beranggotakan 9 negara.
Dapil Jawa Barat itu menambahkan, komitmen DPR RI terhadap Open Parliament juga harus diikuti dengan penyusunan rencana aksi keterbukaan atau National Action Plan (NAP). Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi pionir atau negara pertama yang menyusun NAP.
Diketahui, Indonesia bersama 8 negara lainnya merupakan anggota pendiri dari OGP. OGP sendiri adalah sebuah gerakan internasional yang mengusung tujuan keterbukaan pemerintah. Hingga kini, 76 negara telah tergabung dalam OGP.
Rencananya, deklarasi DPR sebagai Parlemen Terbuka akan diselenggarakan bersamaan dengan HUT ke-73 DPR RI pada 29 Agustus 2018 mendatang. (dpr.go.id)
