- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menilai isi pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan di hadapan Presiden Joko Widodo Kamis pagi tadi tidak lah etis.
Ia menilai, pidato yang disampaikan oleh Zulkifli dengan nada-nada kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya diutarakan dalam pidato kenegaraan sebagai ketua lembaga negara.
"Karena dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye, terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya itu digunakan," kata Misbakhun, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.
Salah satu pidato Zulkifli adalah mengenai utang pemerintah yang dianggapnya membahayakan negara. Tetapi bagi Misbakhun, setiap persoalan yang ada, sudah dijelaskan oleh pemerintah.
Mestinya, lanjut Misbakhun, Zulkifli tidak menggunakan momentum pidato tersebut untuk berkampanye yang belum diatur waktunya.
"Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk membuat memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu," kata Misbakhun.
Zulkifli, yang juga ketua umum PAN, dalam gelanggang Pilpres 2019 memilih untuk mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. PAN pun tidak lagi berada di dalam koalisi pendukung Jokowi, apalagi setelah kadernya mundur dari kabinet.
Meski begitu, Misbakhun menilai perbedaan fatsun politik seperti itu jangan dijadikan materi dalam pidato kenegaraan. Ia tidak mempersoalkan kalau Zulkifli ingin kampanye. tetapi tidak dalam forum seperti Sidang Tahunan MPR.
"Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawan Ketua MPR, yang tidak dalam sebuah level yang memadai," tutur Misbakhun. (ren)
5 Negara yang Paling Jarang Utang di Dunia, Nomor 1 Tetangga Indonesia
Tidak semua negara di dunia ini mengandalkan utang dalam proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahannya. Ada lima negara yang memiliki tingkat utang paling rendah.
