- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA – Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon setuju 100 persen dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik dibiayai pemerintah.
"Kalau itu kita setuju 100 persen. Kita setuju. Bahkan saya sudah pernah juga ketemu dengan (Ketua KPK) Pak Agus Rahardjo," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.
Ia pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu agar political financing untuk partai politik perlu dipikirkan. Ia mempertanyakan sumber anggaran partai politik lantaran tak boleh berbisnis.
"Kalau di tahun 50-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha. Sekarang kan tidak boleh, sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR, DPRD kabupaten, kota dan juga pihak-pihak lain," kata Fadli.
Ia mengusulkan agar partai diberi anggaran Rp10.000 per suara. Anggaran ini dapat digunakan untuk merawat konstituen dan pendidikan politik.
"Di negara-negara lain praktik ini juga ada. Jadi partai politik yang representasi di DPR RI itu dibiayai oleh negara, saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok, pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp1 triliun itu. Ini mungkin enggak sampai Rp1 triliun," kata Fadli. (dau)
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu
KPK saat ini sudah menerima terkait dengan laporan transaksi janggal untuk pemilu 2024 yang ditemui oleh PPATK, dan akan menindaklanjutinya
