VIVA – Beberapa musisi melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan, terutama terkait Pasal 5 dan 50 yang dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berkarya. Termasuk Pasal 33 dan 34 tentang permasalahan sertifikasi profesi musisi dikhawatirkan akan menciptakan hierarki di kalangan musisi serta penikmat musik.
Pasal 18 tentang konsumsi musik yang harus memiliki izin usaha dan lisensi, Pasal 19 yang mengharuskan musisi Indonesia mendampingi artis mancanegara saat menggelar konser, dan Pasal 42 juga mewajibkan hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya untuk memainkan musik tradisional.
Terkait penolakan tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pihak-pihak yang menolak terhadap RUU Permusikan agar melakukan dialog secara intens baik kepada penggagas atau ke Komisi X DPR RI, agar didapat kesepahaman dalam penyusunan draf RUU Permusikan di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
“Komisi X DPR RI secara terbuka dan transparan dalam menerima masukan materi RUU Permusikan dari semua pihak khususnya musisi, agar RUU Permusikan dapat menampung kepentingan dari kelompok musisi dan stakeholder terkait di bidang permusikan,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (4/2/2019) kemarin.
Mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja seni, untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap materi RUU Permusikan, agar pembahasan RUU Permusikan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat pekerja seni musik Indonesia, demikian Ketua DPR.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
