Logo BBC

Temuan Warga Negara Asing di DPT, KPU Didesak Perbaiki Verifikasi

Contoh surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada uji publik desain surat suara Pemilu di gedung KPU, Jakarta
Contoh surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada uji publik desain surat suara Pemilu di gedung KPU, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Sejak 2014, Disdukcapil telah menerbitkan 1.600 KTP elektronik untuk WNA. Walaupun demikian, WNA tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu.

Isu ini mencuat setelah nomor induk kependudukan (NIK) seorang WNA asal Cina yang memiliki e-KTP sempat masuk dalam DPT di Cianjur, Jawa Barat. KPU Cianjur mengakui ada kesalahan input data.

Untuk mendeteksi kekeliruan serupa, Zudan mengatakan pihaknya telah beberapa kali menawarkan bantuan kepada KPU untuk mencocokkan daftar pemilih dengan data WNA.

"Kami sih berharap Dukcapil diberi DPTHP oleh KPU. Nanti kami analisiskan, semua WNA akan kita cocokkan datanya ke dalam DPTHP itu. Sehingga kan bisa kita peroleh semuanya," kata Zudan.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan lembaganya tetap mengantisipasi laporan terkait WNA yang masuk dalam DPT.

"Kita tentu membuka kesempatan kepada pihak manapun, baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota, atau dari Bawaslu, atau dari peserta Pemilu, atau dari masyarakat jika ada informasi keberadaan WNA dalam DPT tentu kita terbuka sekali.

"Pada prinsipnya, KPU punya komitmen untuk membersihkan DPT dari keberadaan WNA," pungkasnya.