Fadli Zon: Dengan Konser Musikpun Takut, Negara Demokrasi Macam Apa?
- ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan
VIVA – Konser Tribute to Ahmad Dhani di Surabaya, batal digelar, karena tak mendapat izin dari Kepolisian. Kritikanpun bermunculan dari elite yang berada di kubu Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon menyindir upaya dibatalkannya konser solidaritas untuk Dhani. Kritikan kerasnya ini disampaikan lewat akun Twitternya, saat mengomentari cuitan pendukung Prabowo, Letjen (Purn), Johannes Suryo Prabowo, @marierteman
"Kini dg konser musikpun takut. Negara demokrasi macam apa? Rezim otoriter pasti tumbang," kata Fadli dikutip VIVA, Senin 11 Maret 2019.
Sebelumnya, Ketua Panitia konser Tribute to Ahmad Dhani, Didik Darmadi mengatakan, pihaknya kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan Kepolisian yang membatalkan konser tersebut.
Dia menekankan, tiket konser yang sudah terjual sekira 400 lembar akan dikembalikan dengan uang secara penuh.
"Uang tiket full kembali," ujarnya dikonfirmasi melalui sambungan telepon genggam.
Konser Solidaritas untuk Ahmad Dhani Prasetyo bertajuk 'Dewa 2019 All Star Hadapi dengan Senyuman', rencananya akan di Grand City Convention Center, Surabaya, Minggu 10 Maret 2019. Namun, batal digelar karena masalah izin.
Adapun Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan mengatakan, larangan konser tersebut karena tidak mengantongi surat izin keramaian.
"Konser tidak bisa digelar hari ini. Pihak panitia tidak bisa menunjukkan izin keramaian. Ini murni, karena administrasi perizinan konser yang belum dilengkapi," kata Rudi di lokasi konser.
Dijelaskan Rudi, panitia hanya menunjukkan izin kampanye dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Memang, calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, awalnya dijadwalkan akan hadir di konser tersebut.
"Kampanye sama konser beda. Kampanye itu ke Bawaslu, ini konser kan," ujarnya. (asp)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
