- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai salah satu yang perlu dievaluasi pada Pemilu 2019 soal presidential treshold (PT) atau ambang batas presiden sebesar 20 persen.
Menurut dia, akibat ambang batas presiden saat ini telah melahirkan polarisasi yang sangat tajam. "Mengevaluasi pelaksanaannya (pemilu) menjadi keharusan. Salah satunya hapus PT 20 persen syarat capres, selain tak punya dasar hukum dan cacat logika, juga melahirkan polarisasi sangat tajam diiringi dengan politik identitas yang mengental," kata Hinca saat dihubungi VIVA, Minggu, 28 April 2019.
Ia menjelaskan, pilihan demokrasi merupakan cara memastikan siklus kepemimpinan lima tahunan adalah pilihan terbaik. Pelaksanaannya dari waktu ke waktu memerlukan penyesuaian pada dinamika masyarakat yang plural. "Iya (pemilu) harus bisa menjadi perekat persatuan bangsa," kata Hinca.
Menurut Hinca, persatuan, persaudaraan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat sangat penting. Harganya amat mahal jika sebuah bangsa terpecah. "Untuk menyatukannya kembali bukan sesuatu yang mudah," kata Hinca.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
