- ANTARA/Hafidz Mubarak
VIVA – Anggota Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid mendesak pemerintah segera membentuk tim gabungan pencari fakta kerusuhan 22 Mei 2019. Ia menilai, kerusuhan ini sebagai bencana nasional yang harus disikapi.
"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta," kata Sodik dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.
Menurut dia, banyak kasus hak asasi manusia dan kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung. Tim gabungan ini diusulkan agar tak ada lagi utang masa lalu.
"Marilah kita sekarang melakukan sebuah upaya baru, tim gabungan pencari fakta agar tidak lagi utang masa lalu," ujar Ketua DPP Gerindra itu.
Ia mencontohkan utang masa lalu terkait dugaan pelanggaran HAM di antaranya kasus kematian terhadap aktivis HAM Munir, kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Semua kasus tersebut dianggap menjadi beban orang yang dituduh.
"Yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas. Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi," kata Sodik.
Sebelumnya, pihak Polri mengklaim sudah membentuk tim pencari fakta atau TPF, atas meninggalnya sejumlah korban dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019. TPF ini dibentuk, untuk menyelidiki penyebab-penyebab korban tewas. Hal ini menjadi sorotan, sebab di antaranya ada yang masih kecil.
"Menyangkut masalah korban, bapak Kapolri sudah membentuk tim pencari fakta sedang disusun komposisi personelnya, langsung di bawah pimpinan bapak Irwasum," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2019. (mus)
Sekjen Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker bagi Mereka yang Ingin Berbuat Buruk
Kemenangan yang diraih Prabowo menjadi semangat bagi seluruh kader Partai Gerindra.
