Revisi UU KPK: Posisi Presiden Jokowi 'Penyelamat atau Pembunuh KPK'

Capim KPK ‘dikunci’ 

Mulai Senin, Komisi Hukum DPR menyeleksi 10 nama calon pimpinan (Capim) KPK. Dalam sepekan ini, DPR menargetkan sudah bisa menyeleksi lima nama untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Dalam proses seleksi ini, kata Arsul, DPR berencana menanyakan sikap Capim KPK terhadap revisi UU KPK, dan menindaklanjutinya dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani dengan materai.

"Seorang calon yang di fit and proper test itu biasanya menandatangani surat pernyataan, cuma biasanya standar. Kali ini fit n proper test itu plus komitmen," katanya.

Arsul menambahkan `kontrak politik` dengan DPR ini dilatarbelakangi dari pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya yang dia yakini tidak konsisten terhadap komitmen.

"Kami sudah merasakan pada periode sebelumnya itu, terjadi perubahan sikap (pimpinan KPK). Tanpa alasan yang jelas. Semata-mata tidak mau kehilangan popularitas di mata elemen masyarakat sipil dan ruang publik," tambah Arsul.

Komisi Hukum DPR akan memberi kebebasan bagi capim KPK menentukan sikap terhadap revisi UU KPK: setuju, tidak setuju atau tidak menjawab, kata Arsul.