Presiden Jokowi Sindir Pimpinan KPK, Bijaklah Bernegara

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

VIVA – Presiden Joko Widodo sindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak adanya revisi UU KPK. Jokowi mengatakan, revisi KPK itu merupakan inisiatif dari DPR. Ia pun mengingatkan KPK adalah lembaga negara yang seharusnya bijak menyikapinya. 

Alex Marwata Bela Nurul Ghufron, Yakini Rekannya Tak Langgar Etik

"Jadi, KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 16 September 2019 dilansir dari laman VIVAnews

Dia juga menegaskan agar proses revisi undang-undang tersebut untuk diawasi secara bersama. Posisi KPK, menurut Jokowi, masih tetap kuat. 

Sidang Etik Dewas KPK, Alex Marwata: Komunikasi Nurul Ghufron dengan Sekjen Kementan pada 2022

"KPK tetap pada posisi kuat dalam pemberantasan korupsi. Itu tugas kita bersama," kata Presiden. 

Tiga pimpinan KPK mengembalikan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Jokowi. KPK pun kini dianggap berbagai pihak telah shutdown dengan pengembalian mandat dari tiga pimpinan tersebut.

Viral Pria di Konawe Hampiri Jokowi, Teriak Gaji 6 Bulan Ditahan Negara saat Diamankan Paspampres

Pimpinan KPK memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo sebagai protes bergulirnya revisi UU. Namun, pengembalian mandat disampaikan hanya tiga pimpinan KPK.

Tiga pimpinan KPK yang menyampaikan suaranya yaitu Ketua KPK, Agus Rahardjo dan dua Wakil Ketua KPK yaitu Laode M Syarif dan Saut Situmorang dalam sebuah konferensi pers.

Dalam kesempatan itu, tak terlihat dua Wakil Ketua KPK lain yaitu Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata. Agus Rahardjo cs hanya ditemani Jubir KPK Febri Diansyah dan tiga penasihat KPK serta ratusan pegawai KPK yang memenuhi lobi gedung KPK.

[dok. Menteri ESDM di acara 'The 48th IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) 2024', yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Selasa, 14 Mei 2024]

Heboh Komplotan WNA China Menambang Emas Ilegal di Kalbar, Menteri ESDM Pastikan Ini

Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kabar yang menyebut adanya penambangan ilegal di tambang emas bawah tanah, di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2024