'Teror' ke Pegiat Antikorupsi Giring Opini Publik soal Revisi UU KPK

Wija percaya bahwa apa yang dialami dirinya dan kawan-kawannya merupakan bagian dari upaya terorganisasi untuk membungkam suara yang menentang revisi UU KPK, serta menggiring opini masyarakat untuk menerima langkah DPR dan pemerintah tersebut.

Analis media sosial, Ismail Fahmi, menemukan upaya yang kedua terjadi di dunia maya, terutama di Twitter.

Perang tagar

Dengan program buatannya, Drone Emprit, Ismail menemukan sebuah kampanye di Twitter yang bertujuan membuat masyarakat meragukan KPK dan berpikir bahwa revisi UU KPK dan para pimpinan yang baru terpilih sebenarnya baik bagi lembaga antirasuah itu.

“Goal utamanya adalah memuluskan revisi UU KPK, kemudian Capim (calon pimpinan) yang baru pun bisa diterima," kata Ismail, Kamis (19/09). "Untuk seperti itu, pintu masuknya adalah pelemahan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat [terhadap KPK] selama ini sangat kuat."

Menurut Ismail, kampanye tersebut dilancarkan secara "terkoordinir dan sistematis" melalui tagar-tagar dan meme-meme yang disebarkan oleh sejumlah akun yang dijalankan manusia maupun robot.

Associate Researcher di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu menjelaskan, akun-akun tersebut awalnya menebarkan isu adanya `taliban` di KPK.

Istilah `taliban` mengacu pada beberapa pegawai yang dipersepsikan sebagai kelompok Islam garis keras – diidentifikasi dari janggut, celana cingkrang, dan warna hitam di dahinya – di antara mereka penyidik KPK Novel Baswedan dan ketua wadah pegawai KPK, Yudi Purnomo.

Isu ini, menurut Ismail, membangun persepsi bahwa KPK perlu dibersihkan. "Dan ini sangat efektif, karena dengan ada isu ini publik menjadi ragu-ragu untuk mendukung KPK," ujarnya.