'Teror' ke Pegiat Antikorupsi Giring Opini Publik soal Revisi UU KPK

Menurut Ismail, peristiwa ini mengkonfirmasi temuan dari Oxford University Computational Propaganda tentang penggunaan pasukan siber atau cybertroop . Sifat kampanye pro-revisi UU KPK yang sistematis dan terkoordinasi menandakan adanya suatu pihak yang memanfaatkan algoritma untuk memanipulasi opini masyarakat.

"Penggunaan tagar yang terus-menerus setiap hari, penggunaan materi yang sudah disiapkan, bombardir informasi setiap hari kepada masyarakat, itu semua akan membuat masyarakat ragu mendukung KPK. Itu yang disebut dengan manipulasi opini," ia menjelaskan.

Bagaimanapun, pemerintah yang mendukung revisi UU KPK menyatakan tidak terlibat dalam kampanye di media sosial. Deputi Kantor Staf Presiden bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi, Eko Sulistyo, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki cybertroop .

"Pemerintah saya tegaskan tidak terlibat dalam persoalan-persoalan semacam itu," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Eko menambahkan bahwa pemerintah memang memiliki lembaga siber yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden namun lembaga tersebut bertugas menghadapi ancaman terhadap negara. "Bukan hal-hal yang sifatnya pro dan kontra di antara warga negara," kata Eko.

"Jadi bisa aja itu pihak swasta yang bagi-bagi duit, yang mungkin tidak suka KPK melakukan itu," imbuhnya.

`Orwellian`

Siapapun yang berada di balik upaya teror dan propaganda ini, dosen Universitas Diponegoro Wijayanto menduga mereka tidak percaya diri dengan tujuan mereka mendukung revisi UU KPK, sehingga harus menekan siapapun yang berbeda pendapat.

"Kalau mereka yakin bahwa revisi itu memang benar, kemudian niatnya baik, argumentasinya bisa diterima, kan enggak perlu tuh melakukan cara-cara seperti ini. Tinggal yakinkan saja publik," ujarnya.