- ANTARA FOTO/Rony Muharrman
VIVA – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan alasan pemerintah dan parlemen sepakat untuk menunda perhelatan Pilkada serentak 2020.
Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penundaan dilakukan semata- mata demi memutus rantai penularan virus corona COVID-19 ke berbagai daerah.
Ditakutkan, ada migrasi manusia dalam jumlah banyak dari daerah satu ke daerah lainnya yang terjadi selama tahapan pemilu.
"Apalagi kan sekarang beberapa kepala daerah mengusulkan adanya karantina wilayah," kata Doli usai rapat dengan pemerintah, Senin 30 Maret 2020.
Ia menerangkan, opsi- opsi penundaan termasuk tanggal pelaksanaan jadwal baru pun turut dibahas. Berbagai skenario disiapkan agar menentukan jadwal dapat ditetapkan disesuaikan waktu tanggap darurat berakhir.
"Pertama, kalau misalnya, diasumsikan masa tanggap darurat selesai atau pandemi dianggap selesai bulan Mei atau Juni, maka masih bisa kemungkinan dilaksanakan tahun ini. Paling lambat Desember 2020. Kalau diasumsikan lewat bulan itu, maka kemungkinannya Maret atau Juni 2021. Tapi kalau lewat dari itu, selambat- lambatnya kita akan buat tahun depan 2021," kata dia.
Yang sudah pasti, kata Doli, DPR menyarankan agar diterbitkan sesegara mungkin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang yang mengatur soal penyelenggaraan Pemilu. Bersama pemerintah juga telah disepakati anggara Pilkada serentak tahun ini beberapa jumlahnya disisihkan untuk penanganan corona.
"Segera saja. Lebih cepat lebih bagus (Perppu), agar semua bisa pasti," kata dia
COVID-19 di Jakarta Naik Lagi, Total Ada 365 Kasus
Kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat. Per Rabu 13 Desember 2023 tercatat ada sebanyak 131 kasus baru sehingga total kasus aktif 365 kasus.
