- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur
VIVAnews - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, menuai pro dan kontra.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan rencana pindah ibu kota adalah sesuatu yang biasa. Dia mencontohkan negara Brasil, yang pernah memindahkan ibu kota.
"Nah gini, saya kira pemindahan ibu kota tuh, Brasil itu sering pindah ibu kota tuh ya. Coba cek. Brasil kalau enggak salah empat kali tuh pindah ibu kota. Jadi, ya biasa sajalah," kata Zulkifli di Senayan, Jakarta, Minggu 18 Agustus 2019.
Politikus Partai Amanat Nasional ini sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang ingin ada kesetaraan. Sehingga, menurutnya, di masa depan bisa saja ibu kota pindah lagi ke Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi.
"Kan, Pak Presiden mengatakan biar setara, ada kesetaraan. Besok Kalimantan, mungkin 10 tahun lagi Sumatera. Nanti di mana lagi, Jawa Timur, bisa Sulawesi Selatan, kan boleh saja," ujar Zulkifli.
Wacana pemindahan menuai kritikan dari soal pendanaan. Mengenai dari mana dana untuk pemindahan itu, Zulkifli menilai, swasta bisa dikaji untuk dilibatkan membiayai pemindahan.
"Makanya, saya kira, saya katakan, perlu kajian khusus, apa swasta nanti gimana, swasta bangun ibu kota gimana. Itu saya belum jelas betul," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga mengingatkan pemindahan memang memerlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam. Dia menjelaskan, pentingnya mempertimbangkan sejumlah hal dalam rencana pemindahan ibu kota seperti lokasi dan biaya.
"Tentunya, pindah ibu kota itu kan perlu penelitian yang baik. Yakni soal tempatnya di mana, apakah bisa diterima semua pihak, kan begitu. Dan, biayanya kan juga tidak ringan," kata Prabowo di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Agustus 2019. (asp)
