Absennya Oposisi atas Pemerintahan Jokowi Tak Jamin Stabilitas Politik
- abc
"Bakal enggak ada kontrol dan mungkin Pemerintah yang berkuasa bisa sesuka hati," sebutnya.
Ia lalu mencontohkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUUKUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ia anggap tidak pro-rakyat.
Di mata publik, sebut Linda, rezim Jokowi bisa saja bertindak lebih berbahaya ketimbang Orde Baru di bawah Soeharto.
"Zaman Soeharto kita tahu bagaimana kerjanya, otoriter. Rezim sekarang dengan profil Jokowi yang berusaha dekat dengan rakyat, kita tak pernah tahu apa yang ia rencanakan."
Namun Linda mengaku ia masih menaruh harapan besar kepada Jokowi.
Bagi Andhika Perdana, warga Jakarta, absennya oposisi bisa berdampak negatif dan juga positif.
"Yang pasti check and balance-nya jadi enggak ada."
"Tapi kebijakan-kebijakan bisa diambil dengan lebih mudah," utara pegawai swasta ini kepada ABC.
Andhika menilai ketidakhadiran oposisi yang signifikan juga bisa membuat korupsi makin merajalela dan kongkalikong (persengkokolan) antar partai politik makin parah.
