PDIP Bantah Menolak Digeledah KPK, Yasonna: Kita Taat Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga politisi PDI Perjuangan, Yasonna H Laoly mengatakan tidak tahu mengenai dugaan keterlibatan sekjen partai Hasto Kristiyanto itu dalam kasus suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK Periksa Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Terkait Korupsi Harun Masiku Hari Ini

Yasonna hanya mengatakan, bahwa pihaknya taat terhadap hukum yang berlaku.

"Saya enggak tahu, tanya mereka saja. Ya kan. Kita ini taat hukum saja," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.

Peluang Menangkap Harun Masiku Hanya 30 Persen, Menurut MAKI

Yasonna mengaku belum mengetahui pasti. Tapi ia membantah bahwa PDIP menolak digeledah oleh KPK. "Enggak ada. Saya belum ada denger itu. Saya sudah cek tadi," katanya.

Kasus Wahyu ini, juga disebut terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dari PDIP. Namun Yasonna mengatakan, bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan taat terhadap hukum.

Alasan KPK Periksa Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ingin Cari Tahu Posisi Harun Masiku

"Kita kan negara hukum, kita negara hukum," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi kabar ruangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto atau kantor partainya digeledah penyidik KPK. Ia membantah terjadi penggeledahan. Namun, ia membenarkan, adanya rencana kegiatan penyelidikan dari KPK.

"Tapi mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," kata Djarot di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 9 Januari 2019.

Djarot mengatakan, mengenai kabar penggeledahan itu, PDIP akan menyampaikan keterangan pers dalam waktu dekat. Penyidik KPK sebelumnya juga sudah mengamankan Wahyu Setiawan. Ruangan Wahyu juga sudah disegel dan digeledah KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya