- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sejumlah lembaga survei mulai melakukan riset pada sejumlah tokoh di Kota Depok. Dan hasilnya, sebanyak 50,4 persen warga di kota itu menginginkan pemimpin baru.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu kelompok dari Masyarakat Madani Peduli Depok yang bekerjasama dengan Center For Social Political Economic And Law Studies (Cespels). Berdasarkan survei lembaga itu, disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Depok atau sekitar 50,4 persen berharap pembangunan di kota tersebut bisa lebih baik dengan memberi kesempatan kepada tokoh baru.
“Sementara sisanya yaitu 49,6 persen memberi kesempatan lagi pada pemimpin daerah saat ini (petahana),” kata Ketua Masyarakat Madani Peduli Depok, Abdul Rohim Marbun, pada Senin 13 Januari 2020.
Abdul menjelaskan survei dilakukan secara kuantitatif pada 16 sampai 19 Desember 2019 lalu, dengan responden adalah masyarakat Depok yang tersebar di 11 kecamatan. Adapun jumlah responden yang diambil sebanyak 658 orang.
“Kita berhasil mengumpulkan data data ini yang didapat dari spektrum yang sangat majemuk. Dengan melalui metode wawancara langsung melalui kuesioner, wawancara informan, dan studi literatur terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan data yang didapat ini bersifat objektif, faktual, dan layak mewakili keseluruhan masyarakat Depok yang heterogen. Selain itu, Abdul juga mengklaim pihaknya berhasil memetakan tiga masalah utama yang paling meresahkan di kota tersebut.
Di antaranya soal kemacetan, yang menunjukan angka 28,9 persen sangat serius, dan 26,1 persen dinilai serius dan cukup serius. “Sedangkan sebanyak 18 persen responden menilai kemacetan di Depok tidak masalah.”
Kemudian seputar pengangguran, di mana 21 persen masyarakat Depok menganggap ini menjadi masalah yang sangat serius. Sedangkan, 34 persen menilai serius dan 29 persen menilai masalah ini cukup serius.
“Hanya 14,3 persen masyarakat Depok yang menilai tingkat pengangguran tidak masalah,” ujarnya.
Terakhir, masalah kemiskinan yang mendapat nilai 35 persen cukup serius, dan 29,3 persen menilai serius. “Dan 16,7 persen menilai sangat serius dan 17,8 persen sisanya tidak serius,” kata Abdul.
Sedangkan hasil survei lainnya adalah, persepsi masyarakat tentang kesesuaian capaian pembangunan Depok dengan program lima tahun adalah 68,2 persen belum tercapai. Sedangkan 31, 8 persen lainnya menilai sudah tercapai.
“Sebenarnya tidak hanya tiga masalah utama yang kami survei. Tapi juga ada masalah lainnya seperti, sampah, pendidikan, kesehatan, kejahatan, narkoba, dan seks bebas,” tuturnya.
Abdul menilai sejumlah persoalan itu menjadi latar belakang timbulnya keresahan warga Depok yang berpendapat bahwa kota penyangga Jakarta itu tidak berhasil menjadi kota yang sesuai visinya yaitu kota yang unggul, nyaman, dan religius.
