- VIVA / Syaefullah
VIVAnews - Dosen Universitas Indonesia Ade Armando sering menyerang organisasi masyarakat Front Pembelas Islam (FPI). Tidak diam-diam, tapi justru sebaliknya.
Ade secara blak-blakan, atau terang-terangan menghantam organisasi yang menjadikan Habib Rizieq Shihab itu sebagai Imam Besar. Bahkan, dalam satu kesempatan, dia malah menyatakan agar jangan ragu-ragu menyebut FPI itu organisasi jahat.
Baca juga: Ade Armando Bongkar Kejahatan FPI: Mereka Minta Perempuan Bule
Apakah Ade Armando memiliki masalah pribadi dengan FPI sehingga ia tanpa tedeng aling-aling menyerag mereka? Misalnya saja, pernah punya pengalaman diserang, atau diganggu saat dalam momen-momen tertentu. Atau saat sedang menggelar diskusi, dibubarkan.
Kepada VIVAnews, Ade membantah itu semua. Dia memastikan tak punya masalah pribadi dengan FPI.
"Nggak ada," kata Ade kepada VIVAnews, Minggu, 16 Februari 2020.
Ade menegaskan bahwa sikapnya itu murni soal kewajiban sebagai orang yang beragama. "Ya," kata dia.
Sebelumnya, Ade menegaskan alasan dia sering menyerang FPI adalah sebagai seorang beragama, dia wajib menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran.
"Ya karena itu, kita semua harus bicara terbuka. Selama ini keluhan mengenai ancaman soal perilaku FPI sudah sering terdengar. Ini pula yang menyebabkan pemerintah menolak untuk mengabulkan permintaan FPI agar bisa terdaftar sebagai organisasi resmi," kata Ade lagi.
Ade mengatakan sikap pemerintah tersebut harus didukung. Menurutnya, jangan sampai FPI dan pendukungnya membangun kesan seolah-olah pemerintah menzalimi organisasi Islam dengan menolak permohonan izin FPI.
"Kita harus berani mengatakan FPI itu jahat. Pemerintah tidak perlu membubarkan FPI. Cukup tidak memberi izin saja," demikian Ade Armando.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Umum sekaligus kuasa hukum DPP FPI, Azis Yanuar, menyebut Ade layak dapat award kebal hukum. Sebabnya, dengan rentetan sejumlah kasus, Ade seharusnya tak bisa bebas berkeliaran. Apalagi pada kasus beberapa tahun lalu, Ade sudah menjadi tersangka namun dapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kelanjutan proses hukumnya.
