VIVAnews - Pengamat politik yang juga pengajar di Universitas Indonesia (UI) Eep Syaefulloh Fatah mengatakan sebelum mendirikan dan menjadi Chief Executive Officer (CEO) Political Marketing Consulting Polmark Indonesia, dia sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai dosen.
"Jadi status saya sekarang adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menunggu keluarnya surat pengunduran diri," ujar Eep ketika jumpa pers pada peluncuran Polmark Indonesia di Menara 165, Jakarta, Rabu 17 Februari 2010.
Eep mengatakan selama lima tahun di Indonesia berlangsung 524 pemilihan umum. Antara lain Pilkada di 32 provinsi, dan selebihnya pemilihan di tingkatan kabupaten/kota serta pemilu lainnya yang diselenggarakan di tingkatan nasional yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .
"Kalau dirata-rata, tiap tiga minggu ada pemilu di Indonesia," ujar Eep.
Itu semua, menurutnya berpotensi menimbulkan komersialisasi demokrasi.
"Namun, kami hadir bukan sebagai pemboros demokrasi, tetapi justru hadir untuk efisiensi demokrasi melalui political marketing," katanya.
Eep mengatakan lembaganya nanti tidak hanya akan memenangkan kandidat, tetapi juga mendampingi kandidat setelah terpilih untuk menjalankan program-programnya.
Surya Paloh Tak Masalah Nasdem di Luar Pemerintahan
Surya Paloh lebih jauh mengklaim bahwa Nasdem sejatinya menjaga ruang idealisme partai tetap bersemi.
