- VIVA/Muhamad AR
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah politik, termasuk dalam komposisi KPU-Bawaslu RI periode 2022-2027. Keterwakilan perempuan dinilai sangat penting untuk demokrasi.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani Aher menilai dalam demokrasi yang berkualitas mesti melibatkan langsung kaum perempuan.
“Demokrasi adalah sebuah proses yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi yang berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan," kata Netty, dalam keterangannya, Selasa, 15 Februari 2022.
Netty menyampaikan, perbedaan pengalaman yang dimiliki perempuan tidak dialami oleh laki-laki. Hal ini jadi salah satu alasan keniscayaan untuk menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik.
"Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya pada konteks ide atau gagasan, melainkan juga kehadiran fisik," jelas Netty.
Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara untuk Pilpres Pemilu 2019 di TPS 17, Lingkungan Peresak Tempit, Ampenan Tengah, Mataram, NTB
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Menurut dia, keberadaan perempuan juga dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi yang berkualitas. Selain itu, perlu pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan serta makin mendekatkan pada sasarannya.
"Yakni kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945,” kata Netty.
Anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat VIII ini juga berharap dengan demikian nanti banyak perempuan yang menemukan jalan suksesnya melalui keterlibatan dalam politik. Baik di legislatif, maupun di lembaga penyelenggara Pemilu.
"Dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI yang tengah berlangsung di DPR RI, diharapkan setidaknya 30 persen perempuan terpilih. Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti menempatkan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kota-kabupaten," ujarnya.
Netty ingin KPU dan Bawaslu menjadi lembaga yang memastikan hadirnya demokrasi berkualitas, demokrasi yang melayani rakyat. Pun, dalam kesempatan sama, ia juga mengutip ucapan politisi dan pahlawan nasional J. Leimena tentang hakikat politik.
“Sebagaimana Bapak Leimena mengatakan bahwa sejatinya politik bukan sekadar alat untuk mencapai kekuasaan. Tapi, politik adalah seperangkat etika untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia,” imbuhnya.
